Pemkab Purbalingga Segera Merencanakan Pendirian TV Lokal

Satria Pos, Purbalingga - Pemerintah Kabupaten Purbalingga Akan segera merencanakan pendirian stasiun televisi lokal. Namun, pendirian itu masih terbentur biaya yang besar. Pemkab masih lebih mementingkan untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan-jalan yang berlubang.

“Untuk membuat stasiun televisi, memang baru dipikirkan, tetapi belum sampai. Dananya masih untuk memperbaiki jalan yang berlubang,” kata Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si disela-sela penyerahan 800 radio transistor kepada kelompok masyarakat di Pendapa Dipokusumo, Rabu (1/5). Kelompok masyarakat penerima antara lain dari kelompok tani. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), kelompok/grup kesenian, para kader PKK, semua desa dan kelurahan se-Purbalingga.

Diungkapkan Bupati Heru, jika prasarana infrastruktur sudah baik, tidak ada jalan-jalan berlobang, dan yang membuat jalan sudah pintar, tidak bolak-balik menambal lagi, maka anggaran jika memungkinkan digunakan untuk membuat stasiun televisi.

“Kedepan tidak menutup kemungkinan untuk membuat stasiun televise lokal. Stasiun televisi lokal berisi kegiatan pemberitaan lokal, seperti halnya stasiun televise di Banyumas,” kata Bupati Heru.

Bupati mengungkapkan, radio yang diberikan dibeli melalui dana APBD 2012. Harga setiap radio termasuk batere dan pajak sebesar Rp 125 ribu. Pembagiannya memang belum merata ke seluruh masyarakat Purbalingga, namun paling tidak sudah mewakili kelompok masyarakat.  “Regane semono, mboten dikorupsi, mboten ngapusi,” ujar Heru yang juga Cawagub Jateng ini.

Heru mengungkapkan, dirinya sudah menanyakan ke sejumlah masyarakat, apakah radio masih dibutuhkan disamping televisi yang sudah banyak dimiliki masyarakat. Radio, kata Heru, ternyata memberikan keasyikan dan kenikmatan tersediri. Apalagi jika acaranya digemari seperti campursari dan wayangan. “Asyike jarene turonan karo ngrungokna radio. Radione dicedakna bantal. (Asyiknya, sambil tiduran mendengarkan radio. Radionya didekatkan ke bantal,” tutur Bupati.

Bupati juga meminta kepada pengelola radio Lembaga penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik pemkab masing-masing Radio Suara Perwira dan Radio Ardi Lawet. Isi siaran harus memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya soal siaran pedesaan yang menyuguhkan cara-cara beternak atau memelihara ikan lele. Selain itu, juga ada siaran tentang ekonomi. Misalnya, jika masyarakat hendak mengajukan kredit kepada bank.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) Purbalingga Drs Yinathan Eko Nugroho, M.Hum mengungkapkan, pembagian radio merupakan salah satu wujud peningkatan diseminasi informasi kepada masyarakat.

“Melalui radio masyarakat dengan mudah dan murah dapat mendengar kabar, berita dan informasi terkini. Termasuk juga program dua LPPL milik Pemkab yang lebih condong ke program edukasi masyarakat, disamping informasi dan hiburan,” katanya. [BMSnews]