Pansus Mulai Sasar Mardjoko Soal Kajian Gunung Tugel

Satria Pos, Purwokerto - Hubungan antara mantan Bupati Banyumas Mardjoko dan Sardi Susanto, selaku Wakil Ketua Pansus Gunung Tugel DPRD Banyumas, bakal lebih intens.

Pasalnya, selain kasus pelaporan pencemaran nama baik ke polisi oleh Mardjoko terkait statemen Sardi beberapa waktu lalu, kini Mardjoko menjadi salah satu nama yang akan dimintai keterangan oleh Pansus. Sardi mengatakan,  sebagai mantan Bupati Banyumas, Mardjoko dianggap tahu mengenai sejarah pengalihan aset tanah seluas 11 hektar dari Pemkab menjadi milik perseorangan. "Pansus akan mengagendakan pemanggilan mantan orang nomor satu di Banyumas tersebut," kata dia, kemarin.

Pansus Gunung Tugel, kata Sardi, tidak akan memanggil secara langsung. Pansus akan "jemput bola" menemui Mardjoko. Seperti halnya penelusuran yang dilakukan Pansus  ke mantan Bupati Banyumas, Aris Setiono di Semarang belum lama ini.  "Kami masih mendalami dan mencari informasi kepada orang-orang yang dianggap tahu sejarah Gunung Tugel. Rencana terakhir kami agendakan memanggil Mardjoko," katanya saat ditemui Radarmas, kemarin (29/4).

Sardi belum memastikan kapan waktunya. Pansus, kata Sardi, akan meminta keterangan kepada nama-nama yang sudah dipublikasikan terlebih dahulu. Diberitakan sebelumnya, nama-nama yang santer disebut akan dimintai keterangan terkait Gunung Tugel adalah Mantan Sekda Banyumas, Singgih Wiranto dan Bambang Priyono.

"Kami akan meminta keterangan terlebih dahulu kepada Mantan Sekda Banyumas, Lurah Karangklesem, termasuk dengan beberapa tokoh masyarakat," jelas Sardi. Nama-nama lain yang akan dimintai keterangan, lanjut Sardi, di antaranya Mantan Kepala BPMPP Banyumas, Suryanto dan Eko Ciptartono yang saat ini mendekam di penjara.

Rencananya, Pansus Gunung Tugel juga akan menelusuri ke Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Pertahanan Keamanan. "Kita memerlukan waktu yang panjang, tapi Pansus Gunung Tugel berkomitmen akan menyelesaikan persoalan Gunung Tugel ini," ujarnya. 

Hingga petang kemarin (29/4), Mardjoko belum dapat dikonfirmasi terkait rencana pemanggilan tersebut. Telepon dan sms Radarmas ke ponselnya tidak mendapat jawaban. 

Sementara, Kuasa Hukum Mardjoko, Djoko Kumis menilai, rencana meminta keterangan kepada Mardjoko lebih kental aroma politisnya. "Saya kira kurang tepat dan terlalu mempolitisir," tulisnya dalam pesan singkat.

Menurutnya, penggalian informasi mengenai sejarah Gunung Tugel tidak harus kepada Mardjoko. "Sejarah bisa digali dari data aset yang ada di Pemkab Banyumas," ujarnya. [radarbanyumas]